Ruko yang selama hampir dua tahun tampak kosong di kawasan Perumahan Taman Puri Cendana, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, mendadak menjadi sorotan setelah terungkap diduga menjadi lokasi penambangan aset kripto dengan memanfaatkan listrik ilegal. Temuan itu berawal dari kegiatan kerja bakti warga dan penataan bangunan pada Selasa, 30 Juni 2026, yang kemudian berujung pada tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh PT PLN (Persero) ULP Tambun.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Barat, Darry Giovanno, menjelaskan, laporan warga dan perangkat lingkungan terkait kondisi mencurigakan di ruko tersebut diteruskan kepada petugas PLN yang tengah bertugas di sekitar lokasi. Dalam pemeriksaan, tim P2TL menemukan instalasi kelistrikan yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan aset kripto dengan sambungan listrik ilegal yang terhubung langsung ke jaringan PLN tanpa melalui kWh meter. Di dalam ruko, terdapat sejumlah peralatan kelistrikan, termasuk MCB yang masih tersambung listrik.

Dari lokasi, petugas mendapati 12 unit komputer/server rakitan berdaya tinggi yang terhubung dengan sistem pendingin berkapasitas besar dan masih beroperasi kendati bangunan tampak tidak berpenghuni. Dalam unggahan video di akun Instagram @mudamudi.pc, disebutkan PLN telah membongkar dugaan pencurian listrik untuk aktivitas crypto mining di Bekasi, mengamankan 12 server mining, dan langsung memutus sambungan listrik ilegal. PLN kemudian membawa barang bukti berupa kabel dan sejumlah peralatan ke Kantor PLN ULP Tambun.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan, kegiatan P2TL PLN tersebut mendapat pengamanan dari Satpamobvit Polres Metro Bekasi dan berangkat dari kecurigaan petugas catat meter atas pemakaian listrik yang tidak sesuai ketentuan. Setelah dipastikan terdapat sambungan listrik ilegal tiga fasa di ruko itu, PLN bersama aparat memutus aliran dan melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Jerico Levian menyatakan, dugaan aktivitas tambang bitcoin ilegal di lokasi itu masih dalam tahap penyelidikan. PLN menegaskan komitmennya menjaga keandalan pasokan listrik dan mengimbau masyarakat menggunakan listrik secara legal serta melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123.

Taiwanese prosecutors have intensified an investigation into alleged large-scale budget inflation at state-owned CPC Corp.’s third liquefied natural gas receiving terminal, launching a fourth round of coordinated searches targeting construction contractor Royal Chang Construction Co. and related parties. The Taipei District Prosecutors Office ordered investigators from the Agency Against Corruption and the Investigation Bureau to fan out across 27 locations, summoning 14 people for questioning in connection with the Guantang LNG terminal’s offshore breakwater works.

The probe centers on claims that the budget for the Guantang terminal’s "outer extension" breakwater project was repeatedly marked up in a short period. According to an anonymous complaint backed by a key audio recording cited in multiple reports, the original estimate of about NT$94 billion ($2.9 billion) rose through at least four rounds of increases to a final contract value of NT$253 billion. The recording is said to suggest that the price escalation was driven from the CPC side, with a specified construction firm ultimately winning the contract under a "most advantageous tender" mechanism.

Prosecutors began looking into the case last year after receiving the anonymous submission. To secure documents and electronic records, they carried out three search operations between December and early January that covered CPC, engineering consultant CECI Engineering Consultants’ Taiwan unit, and residences and offices of individuals linked to the project, seizing materials from a total of 11 sites and bringing in former CECI chairman Shih Yi-fang and others for questioning. All those questioned in those rounds, as well as the 14 individuals brought in following the latest searches, were released after questioning as the investigation continues.

The scale and pace of the inquiry has drawn political scrutiny. Opposition lawmaker Lo Chih-chiang has criticized what he describes as slow progress in moving from initial complaints, which he says date back to 2022, to raids on the winning contractor, questioning why the latest search of Royal Chang came months after earlier actions against CPC and consultants. Lo has also highlighted CPC’s high leverage and reliance on state-backed financing as reasons for closer oversight of major capital spending. The Ministry of Economic Affairs said it had already conducted an administrative probe at the request of the Legislative Yuan and forwarded its findings to prosecutors in January, while CPC has pledged to keep cooperating with judicial authorities in an effort to clarify the facts.