Pemerintah memperluas upaya perlindungan anak di ruang digital dengan menggandeng ratusan guru melalui Forum Sahabat Tunas yang digelar di Denpasar, Bali. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menempatkan tenaga pendidik sebagai mitra strategis untuk membangun ekosistem digital yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda, di tengah lonjakan penggunaan gawai dan internet di kalangan anak.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengingatkan bahwa setidaknya ada tujuh risiko utama yang mengintai anak di ruang digital: kecanduan internet, kontak dengan orang asing, paparan konten tidak sesuai usia, eksploitasi komersial, kebocoran data pribadi, gangguan psikologis, dan gangguan fisik. Ia menyoroti kecanduan digital sebagai salah satu risiko terbesar karena dapat mengganggu fokus belajar dan memengaruhi perilaku anak, sementara fitur komunikasi dengan orang tak dikenal berpotensi memicu perundungan, penipuan, hingga radikalisasi.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menekankan bahwa peran guru kini tidak lagi sebatas mengajarkan mata pelajaran seperti matematika, geografi, dan sains. Guru juga dituntut membekali murid dengan kemampuan menghadapi tantangan era digital, termasuk memahami ancaman penipuan daring, paparan kekerasan dan pornografi, serta pentingnya menjaga data pribadi. Ia menegaskan perlindungan anak tak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga pikiran dan data mereka di dunia maya.

Forum Sahabat Tunas diikuti sekitar 250 guru secara langsung dan sekitar 500 peserta secara daring, dengan menghadirkan beragam narasumber, mulai dari psikolog yang membahas tumbuh kembang anak hingga pemateri yang mengupas ancaman penipuan digital dan literasi keuangan sejak dini. Melalui forum ini, pemerintah berharap guru memperoleh perspektif dan strategi baru untuk pendampingan aktif terhadap anak, sekaligus memperkuat komunikasi dengan orang tua dan masyarakat luas, sehingga upaya melindungi anak dari tujuh risiko digital dapat berjalan lebih komprehensif.

Hong Kong is easing cross-border requirements for visiting yachts as the government accelerates efforts to position the city as an Asian hub for marine leisure and tourism. The Maritime Department has introduced three measures that simplify approval procedures and speed up customs and immigration handling for foreign-registered pleasure craft, targeting yacht owners in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and beyond.

At the core of the revamp is an upgraded electronic business system that went live on the day of the announcement. Owners or captains of visiting yachts can now open personal accounts directly on the platform, without going through a local agent. They can file vessel, crew and passenger information in advance for pre-clearance by relevant departments and complete customs procedures and payments online, in what officials describe as a one-stop digital process.

The Maritime Department is also relaxing berthing requirements that previously obliged visiting yachts to secure a berth at a privately operated marina or pier before entering Hong Kong. A new dynamic monitoring system allows eligible yachts equipped with an automatic identification system and very high frequency radio to navigate freely and anchor within designated areas, provided operations remain safe and orderly. Five anchorages for visiting yachts have been set aside at Stanley Bay, Tai Tam Bay, Repulse Bay, Kei Ling Ha in Sai Kung, and Tai O.

To make it easier for captains from mainland China to meet local qualification standards, Hong Kong has authorized relevant mainland institutions to run examinations on Hong Kong waters knowledge and approved seven training providers to offer recognized courses. The first cohort of mainland captains passed exams or completed training in mid-month, and authorities say they plan to extend the arrangement to overseas locations in due course. The government and the Maritime Department will monitor how the new regime operates and adjust it as needed, while pledging to work closely with mainland counterparts and the tourism industry to foster what they describe as a healthy, sustainable and competitive environment for Hong Kong’s yacht economy.