Kejaksaan Agung memperluas penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi perhatian publik. Fokus terbaru tertuju pada pengadaan sepeda motor operasional yang dikaitkan dengan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk oknum anggota TNI aktif berinisial BU. BU diketahui menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan motor untuk mendukung operasional program.

Program MBG sendiri dirancang sebagai instrumen negara untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia, menekan angka stunting, dan memperkuat fondasi sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Namun besarnya anggaran yang mengiringi program ini membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Penyelidikan Kejaksaan Agung atas tata kelola MBG menyeret pimpinan BGN, oknum TNI aktif, serta perwira tinggi Polri ke dalam pusaran dugaan praktik korupsi yang dinilai publik mencederai makna pengabdian aparatur negara.

Dalam pengembangan perkara, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkap bahwa pengadaan sepeda motor—yang jumlahnya mencapai 21.801 unit—diduga melibatkan oknum TNI aktif. BU disebut berperan dalam pengaturan pengadaan, termasuk dugaan penggelembungan harga dan pengarahan pemilihan penyedia. Karena melibatkan prajurit aktif, penanganan terhadap BU dilakukan melalui jalur koneksitas dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, sementara Kejagung juga menetapkan satu tersangka baru berinisial LMI yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi BGN.

Di tengah bergeraknya proses hukum, perdebatan publik turut dipicu oleh beredarnya foto di media sosial yang diklaim menampilkan sosok BU, seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat dari Korps Peralatan yang bertugas di BGN. Foto-foto tersebut dikaitkan langsung dengan kasus pengadaan motor listrik dalam program MBG. Keriuhan di dunia maya menambah tekanan transparansi terhadap institusi terkait, sementara masyarakat menanti kejelasan proses penyidikan dan keakuratan informasi di ruang publik. Bagi pemerintah, kredibilitas program MBG dan kepercayaan publik terhadap agenda perbaikan gizi nasional kini dipertaruhkan oleh cara penegak hukum menuntaskan perkara ini.

A 45-year-old Western restaurant in Hong Kong’s Fanling district is set to close at the end of this month, after failing to absorb a steep rent increase. Yat Sizz Restaurant, a nostalgia-steeped eatery on Wo Fung Street in Luen Wo Hui, will serve its last customers on July 31, staff confirmed in local media reports. Employees said the landlord raised the rent to a level the business could no longer afford, adding the owner "might have thought the Yat Sizz name could carry it." Attempts to negotiate reportedly fell through.

Opened in the early 1980s, Yat Sizz has long been regarded as a local landmark. The restaurant has kept its original interior largely intact, featuring white walls framed by multiple arched doorways, wood floors, black wrought-iron railings and a red-brick English-style bar. The highly distinctive décor has drawn comparisons with Amigo, a high-end French restaurant in Happy Valley, earning Yat Sizz the nickname "Fanling Amigo" and a listing on the Hong Kong Tourism Board’s website.

The menu leans heavily on classic Western fare that was once a staple of old Hong Kong dining rooms: borscht, French escargots, American Angus steaks, deep-fried prawn cutlets and seafood baked under puff pastry, alongside pasta dishes such as spicy garlic prawn angel hair. In its earlier years, the restaurant attracted foreign patrons from nearby British army barracks as well as visitors from other parts of the city who sought out its retro atmosphere and traditional dishes.

News of the impending closure circulated recently on social media, triggering a wave of nostalgic comments from long-time customers who said they were saddened by the development. Many described Yat Sizz as part of the collective memory of North District residents and a defining feature of Luen Wo Hui’s streetscape. With the rent dispute unresolved and the last day of service now set, the venue is poised to become the latest long-established neighborhood business in Hong Kong to disappear, leaving regulars to remember it as a symbol of a fading era of local dining culture.