Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelisik dugaan kebocoran informasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pimpinan penyidikan mencurigai bahwa para target operasi di dua daerah tersebut telah mengantisipasi kedatangan tim penindakan, sehingga mengindikasikan adanya informasi yang lebih dulu beredar di luar kanal resmi lembaga antirasuah itu.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa pendalaman internal telah berjalan untuk mencari sumber potensi kebocoran. Ia menyebut Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai pihak yang diduga sudah mengetahui rencana operasi. Menurut Taufik, salah satu hipotesis yang dikaji adalah kemungkinan informasi menyebar dari orang-orang yang sebelumnya dimintai klarifikasi oleh tim, yang kemudian menyampaikan keberadaan penyidik ke pihak luar, termasuk ke media.

KPK juga menyoroti aspek teknis pelaksanaan OTT di lapangan. Taufik mengakui bahwa pola kehadiran tim penyidik yang turun bersama-sama berpotensi memicu kecurigaan, terutama ketika personel yang sama pernah terlihat sebelumnya di lokasi yang sama. Lembaga ini akan mengevaluasi format operasi tertutup, mulai dari tata cara permintaan klarifikasi hingga pola pergerakan tim, agar aktivitas penyelidikan tidak mudah terdeteksi publik atau pihak yang menjadi target penindakan.

Di tengah evaluasi tersebut, KPK mengungkapkan hasil OTT di Langkat yang menjerat Bupati Syah Afandin alias Ondim juga menyita perhatian dari sisi barang bukti. Dari operasi itu, penyidik menyita valuta asing yang jika dikonversi bernilai sekitar Rp983 juta. Rinciannya, KPK mengamankan 66.950 dolar Singapura dan 11.518 ringgit Malaysia. Meski muncul dugaan informasi operasi sempat bocor, Taufik menegaskan proses hukum akan terus berjalan. Ia meyakini jejak tindak pidana tetap dapat ditelusuri karena, menurutnya, setiap kejahatan meninggalkan bukti yang bisa diolah penyidik.

Hong Kong is easing cross-border requirements for visiting yachts as the government accelerates efforts to position the city as an Asian hub for marine leisure and tourism. The Maritime Department has introduced three measures that simplify approval procedures and speed up customs and immigration handling for foreign-registered pleasure craft, targeting yacht owners in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and beyond.

At the core of the revamp is an upgraded electronic business system that went live on the day of the announcement. Owners or captains of visiting yachts can now open personal accounts directly on the platform, without going through a local agent. They can file vessel, crew and passenger information in advance for pre-clearance by relevant departments and complete customs procedures and payments online, in what officials describe as a one-stop digital process.

The Maritime Department is also relaxing berthing requirements that previously obliged visiting yachts to secure a berth at a privately operated marina or pier before entering Hong Kong. A new dynamic monitoring system allows eligible yachts equipped with an automatic identification system and very high frequency radio to navigate freely and anchor within designated areas, provided operations remain safe and orderly. Five anchorages for visiting yachts have been set aside at Stanley Bay, Tai Tam Bay, Repulse Bay, Kei Ling Ha in Sai Kung, and Tai O.

To make it easier for captains from mainland China to meet local qualification standards, Hong Kong has authorized relevant mainland institutions to run examinations on Hong Kong waters knowledge and approved seven training providers to offer recognized courses. The first cohort of mainland captains passed exams or completed training in mid-month, and authorities say they plan to extend the arrangement to overseas locations in due course. The government and the Maritime Department will monitor how the new regime operates and adjust it as needed, while pledging to work closely with mainland counterparts and the tourism industry to foster what they describe as a healthy, sustainable and competitive environment for Hong Kong’s yacht economy.