Pemerintah meningkatkan secara agresif perluasan konektivitas internet untuk mendukung digitalisasi pembelajaran, dengan menargetkan 16.557 satuan pendidikan terhubung jaringan pada 2026. Angka itu hampir dua kali lipat dari target 2025 yang mencapai 8.265 sekolah, sekaligus menandai babak baru transformasi pendidikan berbasis teknologi hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyebut langkah ini sebagai bagian kunci memastikan pemerataan kesempatan belajar digital bagi peserta didik dan guru di seluruh Indonesia.

Saat ini sekitar 77 persen satuan pendidikan telah memiliki akses internet, sementara 23 persen lainnya masih belum terlayani dan menjadi fokus perluasan jaringan pada periode berikutnya. Pemerintah menempatkan wilayah 3T sebagai prioritas, di tengah tantangan pasokan listrik, konektivitas, akses geografis, dan kesiapan sumber daya manusia. Di kawasan 3T, program digitalisasi pembelajaran telah menjangkau 13.838 sekolah berbagai jenjang, termasuk dukungan listrik untuk 49 sekolah, layanan internet bagi 4.316 sekolah, serta penyaluran 30.285 unit laptop dan hard disk untuk mendukung proses belajar mengajar.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pada 2025 digitalisasi pembelajaran telah menyentuh 288.865 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Paket dukungan mencakup Papan Interaktif Digital (PID) berikut perangkat pendukung seperti laptop dan hard disk eksternal, akses internet untuk 8.265 satuan pendidikan, dukungan listrik bagi 2.389 satuan pendidikan, serta pelatihan pemanfaatan pembelajaran digital bagi 33.156 guru dan tenaga kependidikan. Pemerintah berencana melanjutkan pengadaan PID, memperkuat pendampingan sekolah, dan mengembangkan konten pembelajaran digital pada 2026 agar perangkat yang sudah disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi platform, pemerintah tengah mengembangkan Ekosistem Rumah Pendidikan sebagai sistem terpadu layanan pendidikan digital, yang mengintegrasikan berbagai aplikasi, termasuk layanan untuk guru dan tenaga kependidikan (GTK). Pengembangan ini dijalankan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Digitalisasi Pembelajaran dan Penguatan Layanan Pendidikan Berkualitas. Melalui kombinasi perluasan infrastruktur internet dan listrik dengan integrasi platform digital, pemerintah berupaya membangun fondasi jangka panjang bagi ekosistem pendidikan digital yang lebih merata dan mudah diakses di seluruh Indonesia.

Hong Kong is easing cross-border requirements for visiting yachts as the government accelerates efforts to position the city as an Asian hub for marine leisure and tourism. The Maritime Department has introduced three measures that simplify approval procedures and speed up customs and immigration handling for foreign-registered pleasure craft, targeting yacht owners in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and beyond.

At the core of the revamp is an upgraded electronic business system that went live on the day of the announcement. Owners or captains of visiting yachts can now open personal accounts directly on the platform, without going through a local agent. They can file vessel, crew and passenger information in advance for pre-clearance by relevant departments and complete customs procedures and payments online, in what officials describe as a one-stop digital process.

The Maritime Department is also relaxing berthing requirements that previously obliged visiting yachts to secure a berth at a privately operated marina or pier before entering Hong Kong. A new dynamic monitoring system allows eligible yachts equipped with an automatic identification system and very high frequency radio to navigate freely and anchor within designated areas, provided operations remain safe and orderly. Five anchorages for visiting yachts have been set aside at Stanley Bay, Tai Tam Bay, Repulse Bay, Kei Ling Ha in Sai Kung, and Tai O.

To make it easier for captains from mainland China to meet local qualification standards, Hong Kong has authorized relevant mainland institutions to run examinations on Hong Kong waters knowledge and approved seven training providers to offer recognized courses. The first cohort of mainland captains passed exams or completed training in mid-month, and authorities say they plan to extend the arrangement to overseas locations in due course. The government and the Maritime Department will monitor how the new regime operates and adjust it as needed, while pledging to work closely with mainland counterparts and the tourism industry to foster what they describe as a healthy, sustainable and competitive environment for Hong Kong’s yacht economy.